Informasi Lengkap gaji pabrik sepatu leles Terbaru

Cocok hukum perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur wajib menentukan Bayaran Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 ialah sebesar 8,71 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 seputar Pengupahan.

Sedikit informasi mengenai penguasaan Bayaran Minimum di Indonesia :

1. Upah Minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari bayaran pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Bayaran Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja konsisten, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur skala bayaran dan dipegang dalam pengaturan prasyarat kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku jikalau Upah Minimum Kabupaten/Kota tak bisa ditentukan.

5. Layak pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum ialah :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Bayaran minimum yang ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Bayaran Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan bayaran yang akan dibayarkan di tahun berikutnya lebih rendah dari bayaran yang pernah dilegalkan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum kapabel memberikan Bayaran Minimum Provinsi layak dengan Keputusan Gubernur, bisa mengajukan permohonan penundaan/penangguhan progres UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing via Dinas Daya Bayaran dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas progres Bayaran Minimum Provinsi dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan cocok tata tertib perundang-undangan yang berlaku

Berikut ialah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di seluruh Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang persentase kenaikan UMP di atas 8,71%, adalah Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum mencapai angka Sesuai Hidup (KHL).

Leave a Comment