Informasi Lengkap gaji pabrik bh giwangan Terbaru

Layak undang-undang perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur sepatutnya memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah menentukan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 yaitu sebesar 8,71 persen dengan mencontoh formula yang dipegang dalam Aturan Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 tentang Pengupahan.

Sedikit berita mengenai pembatasan Upah Minimum di Indonesia :

1. Upah Minimum yaitu bayaran bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Upah Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa percobaan
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha harus melegalkan ketetapan struktur skala bayaran dan dikontrol dalam penguasaan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi cuma berlaku seandainya Upah Minimum Kabupaten/Kota tak bisa diatur.

5. Layak pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 mengaplikasikan formula perhitungan bayaran minimum merupakan :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Bayaran minimum yang ditentukan

UMt : Bayaran minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu hingga dengan periode September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup jangka waktu kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar bayaran lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang ditentukan di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun berikutnya lebih rendah dari upah yang pernah dilegalkan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum sanggup memberikan Upah Minimum Provinsi cocok dengan Keputusan Gubernur, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan cara kerja UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melewati Dinas Energi Bayaran dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas pengerjaan Upah Minimum Provinsi dikerjakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai tata tertib perundang-undangan yang berlaku

Berikut ialah daftar Bayaran Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di semua Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yaitu Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum menempuh angka Pantas Hidup (KHL).

Leave a Comment