Informasi Lengkap gaji pabrik ban bridgestone Terbaru

Pantas hukum perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur seharusnya mempertimbangkan Bayaran Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia telah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 merupakan sebesar 8,71 persen dengan mencontoh formula yang dibatasi dalam Regulasi Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 perihal Pengupahan.

Sedikit kabar mengenai pengendalian Upah Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum ialah bayaran bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Upah Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 tahun hingga dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha harus memberlakukan ketentuan struktur skala bayaran dan dikuasai dalam pembatasan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku jika Upah Minimum Kabupaten/Kota tak dapat ditetapkan.

5. Sesuai pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, karenanya penetapan UMP dan UMK tahun 2017 memakai formula perhitungan bayaran minimum yakni :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Bayaran minimum yang ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu sampai dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup jangka waktu kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun berikutnya lebih rendah dari bayaran yang pernah diberlakukan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum sanggup memberikan Bayaran Minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, bisa mengajukan permohonan penundaan/penangguhan proses UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing via Dinas Tenaga Bayaran dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas progres Upah Minimum Provinsi dijalankan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pantas peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut merupakan daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di seluruh Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, adalah Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Keperluan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi karena belum menempuh angka Sesuai Hidup (KHL).

Leave a Comment