Informasi Lengkap gaji pabrik baja taiwan Terbaru

Layak peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah menetapkan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 yaitu sebesar 8,71 persen dengan meniru formula yang dipegang dalam Tertib Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 seputar Pengupahan.

Sedikit isu mengenai penguasaan Bayaran Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Upah Minimum hanya berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun hingga dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha harus memberlakukan ketetapan struktur skala upah dan diatur dalam penguasaan prasyarat kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku bila Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak bisa diatur.

5. Sesuai pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menerapkan formula perhitungan bayaran minimum yakni :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang diatur

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu sampai dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang meliputi jangka waktu kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Bayaran Minimum Provinsi yang ditetapkan di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang sudah memberikan bayaran lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari upah yang pernah dilegalkan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan Bayaran Minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, bisa mengajukan permohonan penundaan/penangguhan progres UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melalui Dinas Energi Upah dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas proses Upah Minimum Provinsi dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pantas regulasi perundang-undangan yang berlaku

Berikut adalah daftar Bayaran Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di segala Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang persentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yakni Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum mencapai angka Sesuai Hidup (KHL).

Leave a Comment