Informasi Lengkap gaji manajer perusahaan minyak Terbaru

Sesuai peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur seharusnya memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 adalah sebesar 8,71 persen dengan mencontoh formula yang dibatasi dalam Regulasi Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 tentang Pengupahan.

Sedikit isu mengenai pengendalian Bayaran Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum ialah bayaran bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

2. Bayaran Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja konsisten, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha semestinya melegalkan ketetapan struktur skala bayaran dan diatur dalam penguasaan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Bayaran Minimum Provinsi cuma berlaku bila Bayaran Minimum Kabupaten/Kota tidak dapat diatur.

5. Sesuai pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, karenanya penetapan UMP dan UMK tahun 2017 memakai formula perhitungan bayaran minimum yakni :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Bayaran minimum yang ditentukan

UMt : Bayaran minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Bayaran Minimum Provinsi yang ditentukan di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang sudah memberikan bayaran lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan bayaran yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari bayaran yang pernah dilegalkan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum sanggup memberikan Upah Minimum Provinsi pantas dengan Keputusan Gubernur, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan proses UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing lewat Dinas Energi Upah dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas progres Bayaran Minimum Provinsi dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku

Berikut adalah daftar Bayaran Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di seluruh Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yakni Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi karena belum menempuh angka Sesuai Hidup (KHL).

Leave a Comment