Informasi Lengkap gaji karyawan pabrik baja Terbaru

 

Pantas hukum perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur sepatutnya memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah mempertimbangkan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 ialah sebesar 8,71 persen dengan mengikuti formula yang dibatasi dalam Tertib Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 tentang Pengupahan.

Sedikit berita mengenai pengendalian Bayaran Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari bayaran pokok termasuk tunjangan tetap.

2. Bayaran Minimum hanya berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun hingga dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa percobaan
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha semestinya memberlakukan ketetapan struktur skala upah dan dikontrol dalam penguasaan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Bayaran Minimum Provinsi hanya berlaku apabila Bayaran Minimum Kabupaten/Kota tak dapat diatur.

5. Cocok pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menerapkan formula perhitungan bayaran minimum ialah :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Bayaran minimum yang ditentukan

UMt : Bayaran minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang meliputi periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar bayaran lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan Upah Minimum Provinsi cocok dengan Keputusan Gubernur, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melalui Dinas Energi Upah dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas pengerjaan Bayaran Minimum Provinsi dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku

Berikut yakni daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di segala Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, ialah Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Keperluan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi karena belum menempuh angka Pantas Hidup (KHL).

Leave a Comment