Informasi Lengkap gaji di industri farmasi Terbaru

Cocok peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur semestinya menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah mempertimbangkan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 merupakan sebesar 8,71 persen dengan meniru formula yang diatur dalam Tata Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 seputar Pengupahan.

Sedikit informasi mengenai pengaturan Upah Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Upah Minimum hanya berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun hingga dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa percobaan
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha semestinya memberlakukan ketetapan struktur skala bayaran dan dikendalikan dalam penguasaan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Bayaran Minimum Provinsi hanya berlaku kalau Upah Minimum Kabupaten/Kota tak dapat ditetapkan.

5. Cocok pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, karenanya penetapan UMP dan UMK tahun 2017 mengaplikasikan formula perhitungan bayaran minimum yaitu :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang diatur

UMt : Bayaran minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu hingga dengan jangka waktu September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar bayaran lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan bayaran lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan bayaran yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari upah yang pernah dilegalkan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum cakap memberikan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan cara kerja UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melalui Dinas Tenaga Upah dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas pengerjaan Bayaran Minimum Provinsi dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan cocok hukum perundang-undangan yang berlaku

Berikut yaitu daftar Bayaran Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di semua Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, adalah Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum mencapai angka Sesuai Hidup (KHL).

Leave a Comment