Informasi Lengkap gaji buruh pabrik tki di malaysia Terbaru

Cocok aturan perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur mesti menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah menentukan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 merupakan sebesar 8,71 persen dengan meniru formula yang dipegang dalam Aturan Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 perihal Pengupahan.

Sedikit kabar mengenai pengaturan Bayaran Minimum di Indonesia :

1. Bayaran Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan konsisten.

2. Upah Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha patut melegalkan ketetapan struktur skala upah dan dikendalikan dalam pengaturan syarat kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku jikalau Upah Minimum Kabupaten/Kota tak bisa ditentukan.

5. Pantas pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, karenanya penetapan UMP dan UMK tahun 2017 memakai formula perhitungan bayaran minimum merupakan :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang ditentukan

UMt : Bayaran minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang meliputi jangka waktu kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan jangka waktu kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar bayaran lebih rendah dari Bayaran Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan bayaran lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum cakap memberikan Bayaran Minimum Provinsi layak dengan Keputusan Gubernur, bisa mengajukan permohonan penundaan/penangguhan cara kerja UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing via Dinas Tenaga Upah dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas proses Bayaran Minimum Provinsi dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pantas undang-undang perundang-undangan yang berlaku

Berikut yakni daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di seluruh Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, ialah Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum mencapai angka Layak Hidup (KHL).

Leave a Comment