Informasi Lengkap gaji bekerja di pabrik kelapa sawit Terbaru

Layak tata tertib perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur harus menentukan Bayaran Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah memastikan Bayaran Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Kenaikan UMP untuk tahun 2018 ialah sebesar 8,71 persen dengan mengikuti formula yang dikendalikan dalam Tata Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 seputar Pengupahan.

Sedikit informasi mengenai pengaturan Upah Minimum di Indonesia :

1. Upah Minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari bayaran pokok termasuk tunjangan tetap.

2. Bayaran Minimum cuma berlaku bagi :

Pekerja lajang
Pekerja yang memiliki masa kerja 0 tahun hingga dengan 1 tahun
Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja konsisten, kontrak dan/atau masih dalam masa tes
3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha seharusnya melegalkan ketetapan struktur skala upah dan diatur dalam penguasaan syarat kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi cuma berlaku seandainya Upah Minimum Kabupaten/Kota tak bisa ditentukan.

5. Layak pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, karenanya penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum merupakan :

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari jangka waktu September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang meliputi jangka waktu kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar bayaran lebih rendah dari Bayaran Minimum Provinsi yang diatur di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan bayaran lebih tinggi dari ketentuan Bayaran Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun selanjutnya lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan Upah Minimum Provinsi layak dengan Keputusan Gubernur, bisa mengajukan permohonan penundaan/penangguhan proses UMP 2017 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melalui Dinas Daya Bayaran dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas pengerjaan Bayaran Minimum Provinsi dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pantas hukum perundang-undangan yang berlaku

Berikut adalah daftar Bayaran Minimum Provinsi (UMP) dan Bayaran Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 yang berlaku di 34 Provinsi di segala Indonesia :

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Maluku
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Papua
Papua Barat
Catatan :

1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang prosentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yaitu Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara 17,5%. Kebutuhan kenaikan UMP di 5 provinsi ini lebih tinggi sebab belum mencapai angka Layak Hidup (KHL).

Leave a Comment